PERPADUAN ANGGARAN DASAR IKATAN NOTARIS INDONESIA TAHUN 2015 – 2017 – 2018

Beberapa ketentuan dalam MENIMBANG diubah dan disesuaikan dengan adanya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga berbunyi sebagai berikut :

MENIMBANG :   

  1. Bahwa  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan Notaris telah disahkan dan diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491, selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris;
  • Bahwa dalam Undang-Undang tersebut, antara lain diatur tentang organisasi Notaris yang merupakan organisasi profesi jabatan Notaris berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum dan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, serta susunan organisasi tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan;
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat dengan INI merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum;
  • Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut peraturan pelaksanaannya, sekaligus untuk lebih meningkatkan efisiensi  dan efektifitas dalam menjalankan aktifitas Perkumpulan maka Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.
Bagikan