Category: Article
-
Perpaduan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015-2017-2018
Berdasarkan penelurusan Anggaran Dasar (AD) Ikatan Notaris Indonesia (INI) pertama kali dibuat pada tahun 2005, dan selanjutnya terdapat beberapa perubahan yang dilakukan berdasarkan kongres luar biasa, yaitu : Anggaran Dasar berdasarkan Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Bandung, pada 27 Januari 2005 Perubahan Anggaran Dasar (AD) berdasarkan Hasil Kongres XIX di Jakarta, 27-28 Januari 2006.…
-
PMK Tentang Pejabat Lelang Kelas Dua
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Lelang Non-eksekusi Sukarela adalah Lelang atas barang milik swasta, perorangan, atau badan hukum badan usaha yang dilelang secara sukarela. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan…
-
Ringkasan Peraturan Balai Tentang Lelang
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.06/2019 TENTANG BALAI LELANG Ketentuan umum pasal 1 dalam PMK 113 tahun 2019 yang dimaksud dengan Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Kantor Perwakilan Balai Lelang yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan adalah unit Balai Lelang…
-
Tindak Pidana Pemalsuan : Defenisi dan Sanksi Pidana Menurut KUHP
rs-lawyer.id | Sebelum membahas apa itu pemalsuan, harus dipahami terlebih defenisi dari pemalsuan. Dikutip dari sumber wikipedia disebutkan bahwa Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen , dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Dalam kamus…
-
Tindak Pidana Penganiayan Menurut KUHP
rs-lawyer.id | Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan…
-
Download disini, Sejumlah Peraturan Yang Diterbitkan Jokowi Untuk Melawan Pandemi Virus Corona (Covid-19)
rs-lawyer.id – Berikut sejumlah aturan yang diterbitkan Jokowi untuk menangani virus Corona di Tanah Air seperti dirangkum Liputan6.com : 1. Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Download) Keppres ini diteken Jokowi pada Jumat, 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo…
-
Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan hubungannya dengan kewenangan Notaris melalui Cyber Notary?
rs-lawyer.id | Sebagaimana difahami bahwa Pembuktian Elektronik dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE : Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah…
-
Pengakuan Anak Berdasarkan Akta Notaris Dikaitkan dengan UU Aminduk
Bisakah Notaris Membuat Akta Pengakuan Anak, Karena Menurut UU Aminduk Saja Dibolehkan rs-lawyer.id | Untuk menjawabnya tentu harus berangkat dari pertanyaan apa yang dimaksud dengan pengakuan anak dan pengesahan anak? Berdasarkan Pasal 281 KUHPerdata memuat pengaturan mengenai, bagaimana pengakuan secara sukarela itu diberikan, dengan mengatakan: Terdapat 3 (tiga) cara untuk mengakui anak luar kawin (ALK)…
-
UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Download) Beberapa ketentuan umum yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah : Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang…
-
Pengertian PKPU dan Tahapan Prosesnya
rs.lawyer.id – Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (2) dikatakan : “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang…