Month: February 2020
-
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Download) Dalam ketentuan umum bab I pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam…
-
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Download) Dengan terbitnya Undang-undang ini, maka pemerintah mencabut UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 071/PUU-II/2004_001- 002/PUU-III/2005 YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN ASURANSI…
-
UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Dowload) Dalam ketentuan umum pasal (1) dalam uu ini yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan…
-
Upaya Hukum Terdakwa
Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Upaya hukum luar biasa ini terbagi atas dua macam, yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi demi kepentingan hukum
-
Urgensi Pendampingan Hukum Oleh Advokat
Terkait hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengacara yang ideal, diantaranya sebagai berikut
-
Pentingnya Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum
Dalam pemberian bantuan hukum, dikenal beberapa bentuk pelayanan, antara lain legal aid, legal assistance, dan legal service
-
Wajib Tau, Kewajiban Perpajakan Bagi Perusahaan Yang Sudah Bubar
Persaingan dunia usaha sekarang ini tidaklah mudah, dan dapat dikatakan sangatlah ketat. Apapun jenis kegiatan usahanya tentu ada saja persaingan yang terjadi dari berbagai aspek, sehingga pemilik perusahaan harus benar-benar mengelola perusahaan dengan baik. Karena tidak dapat dipungkiri apabila suatu perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka kerugian akan timbul dan bahkan bisa terancam gulung tikar…
-
Ini Akibatnya, Jika Perseroan Sudah Ditutup Tetapi Tidak Menghapus NPWP
Perlu diketahui, pada saat perseroan telah dibubarkan atau sudah ditutup, rupanya NPWP tidak serta merta terhapus dengan sendirinya, begitu juga dengan status PPKPnya (Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak) tidak secara otomatis dicabut. Wajib Pajak dalam hal Perseroan tetap harus melakukan pengajuan penghapusan NPWP dan pencabutan status PPKP apabila Wajib Pajak (WP) tidak menginginkan adanya penagihan pajak…